Aksi Unjuk Rasa di Depan DPRD Kota Malang, Aliansi Rakyat Bangkit Suarakan Krisis Ekonomi hingga Status Bencana

Kota Malang – Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi unjuk rasa simbolik di depan gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (21/10/2026). Melalui perhelatan ini, massa menyuarakan berbagai persoalan lokal yang selaras dengan isu-isu strategis nasional.

Dalam orasinya, para peserta membawa pesan tegas mengenai mendesaknya penanganan krisis ekonomi, penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hingga perbaikan mutu pendidikan. Selain itu, mereka mengusung misi utama untuk menyuarakan kedaulatan rakyat dari Kota Malang ke tingkat nasional.

Desak Status Bencana Nasional dan Soroti Tekanan Ekonomi

Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham, menegaskan bahwa kelompoknya menuntut penanganan cepat atas berbagai krisis di tanah air. Pasalnya, mereka menilai pemerintah pusat dan daerah sangat lambat menangani musibah sehingga dampaknya semakin meluas. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional.

Di samping itu, massa menyoroti tekanan krisis ekonomi harian yang kian menghimpit warga. Gejolak tersebut mencakup kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), lonjakan harga bahan pokok, hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, aliansi mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta menuntut transparansi program prioritas pemerintah.

Sebagai bentuk penolakan terhadap kompromi politis, massa memilih tidak menggelar audiensi bersama pimpinan DPRD Kota Malang. Maka dari itu, pergerakan ini berfokus membawa tekanan moral dan mengancam eskalasi lanjutan bersama jaringan nasional pada 28 Oktober mendatang.