DPRD Kota Malang Tunggu Aturan Protokoler Soal Penurunan Foto Wapres Gibran

Kota Malang – Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, S.TP., menegaskan bahwa penurunan atau penggantian foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi ranah teknis Sekretariat DPRD (Sekwan). Oleh karena itu, lembaga legislatif ini akan menyesuaikan langkah tersebut dengan aturan dan mekanisme protokoler resmi menyusul pengunduran diri Gibran.

Trio menjelaskan bahwa pimpinan DPRD tidak mengatur secara langsung persoalan pemasangan maupun penurunan foto pejabat negara. Selain itu, kewenangan teknis tersebut berada pada bagian kesekretariatan yang menjalankan fungsi administrasi di lingkungan gedung dewan.

Pimpinan DPRD Kota Malang Serahkan Teknis ke Kesekretariatan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku belum mengetahui kondisi terkini pemasangan foto tersebut karena sedang bertugas di luar kota saat isu pengunduran diri mencuat. Di samping itu, ia mengarahkan awak media agar menanyakan detail pelaksanaan teknis secara langsung kepada pihak Sekwan.

Pimpinan DPRD Kota Malang, termasuk Ketua DPRD, tidak memberikan arahan khusus terkait pergantian atribut kenegaraan tersebut. Oleh sebab itu, jajaran dewan hanya menyesuaikan keberadaan foto Presiden maupun Wakil Presiden berdasarkan regulasi resmi pemerintah.

Fraksi PKS Ikuti Prosedur dan Keputusan Hukum Tetap

Trio menambahkan bahwa struktur DPP maupun DPD PKS hingga kini belum mengeluarkan instruksi khusus mengenai penurunan foto Gibran. Lebih lanjut, Fraksi PKS siap mengikuti tahapan mekanisme dan prosedur resmi setelah keputusan hukum pengunduran diri tersebut berkekuatan tetap (inkracht).

Hingga berita ini turun, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S., serta Sekwan DPRD, Nurul Rahmawati, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi wartawan. Dengan demikian, publik masih menunggu keterangan resmi dari kesekretariatan mengenai penyesuaian tata ruang protokoler di lingkungan DPRD Kota Malang.