Cegah Hukum Jadi Alat Penguasa, Prof Aan Eko Widiarto Tawarkan Konsep LEGIS dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UB

Kota Malang – Pemikir hukum menegaskan fungsi utama hukum untuk membatasi kekuasaan dan bukan melanggengkan kepentingan penguasa semata. Menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Profesor bidang Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., menawarkan konsep LEGIS (Legislasi dan Tata Kelola Regulasi Berkelanjutan) guna merekonstruksi sistem pembentukan aturan di Indonesia.

Prof. Aan merancang gagasan ini dari keresahan atas proses pembentukan undang-undang yang kerap mendominasi kepentingan kekuasaan, meminimalkan partisipasi publik, serta mengabaikan evaluasi pasca-pengesahan. Dampaknya, peraturan yang sah secara formal belum tentu efektif memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.

Usung Sistem Siklus Tertutup dan Lima Karakteristik Utama

Konsep LEGIS mengintegrasikan seluruh tahapan regulasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menerapkan pendekatan sistem siklus tertutup (closed-loop system), tim pembentuk peraturan tidak menghentikan proses saat pengesahan undang-undang, melainkan melanjutkan pemantauan berkala guna memperbaiki atau mencabut pasal yang tidak efektif.

Sistem ini menjalankan lima tahapan utama, meliputi pengumpulan data aspirasi (input), diagnosis masalah pra-pembentukan, pembentukan peraturan, pasca-pembentukan, serta umpan balik (feedback). Selain itu, pengelola regulasi wajib menerapkan lima karakteristik utama: adaptif, partisipatif, responsif terhadap publik, progresif demi keadilan, serta berkelanjutan jangka panjang.

Tawarkan Enam Mekanisme Pencegahan dan Transformasi Digital

Prof. Aan menyodorkan enam mekanisme pencegahan agar hukum tidak menjadi instrumen penguasa semata. Mekanisme ini mencakup penyusunan berbasis data ilmiah, evaluasi berkala, analisis dampak pra-pembentukan, partisipasi publik bermakna, pengawasan menyeluruh, serta pengukuran manfaat nyata bagi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah wajib meyakinkan publik mengenai dampak serta kebutuhan undang-undang di luar pemenuhan prosedur formal.

Meskipun memerlukan koordinasi antarlembaga dan data valid yang kuat, penerapan LEGIS sanggup memodernisasi hukum nasional. Bahkan, Prof. Aan mendorong pengembangan keilmuan ke depan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) serta transformasi digital dalam proses legislasi mendatang.