Tim KPK Sambangi Malang, Gembleng Eksekutif dan Legislatif Cegah Korupsi

Kota Malang – Tim Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggembleng jajaran eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (23/9/2026). Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak dini.

Soroti Area Rawan dari Pokir hingga Dana Hibah

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa kedatangan Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) KPK wilayah Jawa Timur ini merupakan agenda supervisi berkala. Wahyu menegaskan tim KPK tidak membahas kasus spesifik dalam pertemuan tersebut.

Sebaliknya, KPK membedah seluruh alur tata kelola daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, perizinan, hingga sistem pengawasan internal. KPK memberikan perhatian khusus pada titik-titik rawan seperti Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dana hibah, dan kegiatan reses.

“Intinya KPK banyak mengingatkan kejadian di daerah lain agar tidak terulang di Kota Malang. Kami ingin jajaran eksekutif dan legislatif terus berjalan sesuai koridor hukum,” ujar Wahyu usai pertemuan.

Sinergi Pengawasan Inspektorat dan DPRD

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan komitmen penuh legislatif dalam mendukung langkah preventif KPK. Politisi yang akrab menyapa dengan panggilan Mia ini menekankan pentingnya menyelaraskan perencanaan pokir dan dana hibah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mia mendorong penguatan fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah yang bersinergi dengan fungsi pengawasan legislatif DPRD. Menurutnya, sinkronisasi pengawasan dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan APBD menjadi kunci utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.