Efektivitas WFH untuk Hemat BBM Dipertanyakan, Pakar UB: Tidak Signifikan dan Berisiko “Long Weekend”

Kota Malang – Kebijakan Work From Home (WFH) yang digadang-gadang sebagai solusi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai kurang efektif oleh pakar kebijakan publik. Andhyka Muttaqin S.AP., M.PA., Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), menyatakan bahwa dampak kebijakan ini terhadap konsumsi BBM tidak akan signifikan.

Menurut Andhyka, meskipun WFH dapat mengarah pada efisiensi anggaran dan penghematan energi lain seperti listrik atau internet, kebijakan ini tidak menyentuh akar permasalahan menipisnya cadangan BBM. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembatasan kuota penggunaan serta perbaikan transportasi umum untuk mengurangi frekuensi pemakaian kendaraan pribadi.

“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” ujar Andhyka.

Perlu Pengawasan Ketat dan Kompensasi

Andhyka menegaskan, jika WFH tetap ingin diterapkan, pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang sistemik agar tidak terjadi kejutan budaya (culture shock) bagi pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Penggunaan teknologi seperti pemastian titik koordinat absen di rumah menjadi salah satu langkah pengawasan yang ketat.

Selain itu, ia mengusulkan adanya kompensasi khusus bagi ASN yang tetap dijadwalkan bekerja di kantor agar semangat bertugas tetap terjaga.

Sektor yang Dilarang WFH

Lebih lanjut, Andhyka mengingatkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh diterapkan secara parsial dan dilarang keras untuk sektor-sektor vital. Sektor tersebut meliputi:

• Kesehatan: Membutuhkan kehadiran fisik tenaga medis.
• Pendidikan: Menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.
• Layanan Langsung Masyarakat: Memastikan kebutuhan publik tetap terpenuhi secara maksimal.

Pembangunan sistem yang menyeluruh menjadi kunci agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada efisiensi kerja tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.